DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

17 Mei 2018

MEWUJUDKAN SORONG SEBAGAI KOTA TANGGUH BENCANA DI WILAYAH TIMUR MELALUI PENATAAN RUANG

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan Kota Sorong sebagai 1 dari 9 lokasi prioritas penataan Kawasan Rawan Bencana (KRB) pada tahun 2018. “Risiko bencana dapat dikurangi melalui penataan ruang dengan berpegang pada upaya menurunkan bahaya dan kerentanan serta peningkatan kapasitas menghadapi bencana. Semuanya dimulai dengan pengenalan bahaya bencana secara lebih baik dan akurat”, jelas Agus Sutanto,ST.M.Sc selaku Direktur Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang, ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan KRB Kota Sorong pada 17 Mei 2018 di Hotel Belagri Sorong-Papua Barat.

Wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat merupakan wilayah rawan gempa bumi dan tsunami, karena terletak dekat dengan sesar Sorong (patahan aktif di darat), sesar naik Manokwari (zona subduksi), dan sesar naik perairan utara Papua. Kejadian gempa bumi besar terkini dan merusak di Kota Sorong setidaknya pernah terjadi pada tahun 2008 dan 2015.

Onesimus Assem, S.Sos selaku Sekretaris BAPPEDA Kota Sorong menyampaikan rasa terima kasihnya atas terpilihnya Kota Sorong sebagai salah satu lokasi prioritas penataan kawasan  rawan bencana serta menyatakan kesiapan jajaran pemerintah Kota Sorong untuk mendukung kegiatan tersebut. “FGD siang ini adalah rangkaian tahapan yang telah didahului dengan  diskusi pakar dan rakor K/L pada 24 April 2018 di Jakarta dan pertemuan strategis di Ruang Walikota tadi pagi dalam rangka menggalang dukungan Walikota Sorong dan dan seluruh jajarannya demi lancarnya proses penyusunan Masterplan KRB ini”, ujar Onesimus. Lebih lanjut disampaikan, Sorong merupakan kota transit dan pintu gerbang tanah Papua sehingga memicu pesatnya perkembangan sektor industri dan perdagangan jasa, yang perlu diimbangi dengan kesiapan mitigasi bencana mengingat kerawanan bencana Kota Sorong yang relatif tinggi.

Penyusunan masterplan KRB  merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Sorong dari aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Terobosan yang ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas rencana adalah melalui pengenalan bahaya bencana pada level yang lebih detil.  “Agar dapat mengenali bencana lebih baik dilakukan survei mikrotremor untuk menghasilkan peta KRB skala rinci atau mikrozonasi gempa bumi skala kota sebagai dasar regulasi tata ruang” ujar Agus.  Survei ini telah dilakukan oleh Tim Survei Direktorat Penataan Kawasan -Ditjen Tata Ruang sejak minggu lalu di sepuluh distrik di Kota Sorong.

Kunjungan kali ini bukan kunjungan tim yang pertama. Pada Desember 2015, pasca gempa yang terjadi, tim pernah melakukan kunjungan dan menemukan bahwa Distrik Sorong Timur yang relatif jauh dari pusat gempa mengalami kerusakan terparah dengan variasi kerusakan cukup tinggi pada area yang sama, Hal ini berkaitan dengan karakteristik fisik  lahan alluvial dan endapan rawa sehingga amplifikasi goncangan gempa menjadi besar. Peta mikrozonasi gempabumi memang penting sebagai dasar tata ruang Kota Sorong dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Bertindak selaku moderator diskusi adalah Mirwansyah Prawiranegara, ST, M.Sc, Kepala Seksi Penataan Kawasan Baru Ditjen Tata Ruang, yang menambahkan bahwa selain aspek kerawanan dan risiko bencana, terdapat beberapa pertimbangan mendasar dalam pemilihan Kota Sorong sebagai lokasi prioritas penataan KRB, diantaranya adalah adanya kebijakan nasional yang akan memicu perkembangan pesat kota di masa datang seperti  penetapan Sorong sebagai  kota baru publik dan  status Kota Sorong yang saat  ini sedang memasuki masa Review/Revisi Perda RTRW serta sedang menyusun Perda RDTR. Diharapkan hasil kajian Masterplan Penataan KRB dapat langsung diintegrasikan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.

FGD kali ini dihadiri oleh perwakilan OPD Kota Sorong, kemudian K/L terkait seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Balai Wilayah Sungai -Kemen PUPR, dan KKP, serta Badan Usaha Milik Pemerintah seperti Pertamina, PLN, dan PDAM.  Diskusi ditutup dengan penyepakatan terkait tiga hal, yaitu: pertama, deliniasi  kawasan prioritas (kajian level mikro) Masterplan KRB Kota Sorong adalah kawasan pesisir barat Kota Sorong dengan luasan sekitar 5.700 Ha;  kedua, jenis bencana yang dikaji pada level mikro  adalah gempa bumi dan banjir dan ketiga, peserta FGD dengan koordinator Sekretaris Bappeda akan menjadi tim teknis daerah dalam penyusun Masterplan KRB sepanjang tahun 2018 ini. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya Kota Sorong yang tangguh terhadap bencana.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita