DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

21 Mei 2018

PERLU KOMITMEN BERSAMA UNTUK KESELARASAN PENGEMBANGAN KAWASAN BOROBUDUR

Pada awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah menetapkan pariwisata sebagai leading sector  yang harus  didukung oleh seluruh kementerian lainnya. Sejak itu telah dicanangkan sepuluh “Bali Baru”, termasuk salah satu di antaranya adalah Kawasan Pariwisata Borobudur. Untuk itu,  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN pada tahun 2019 berencana akan  melakukan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata (BOP) Kawasan Pariwisata Borobudur. “Pertemuan ini dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum mulainya tahun anggaran dengan harapan agar aspirasi semua pihak baik Pemerintah maupun pemerintah daerah dapat diselaraskan,” ujar Agus Sutanto, Direktur Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang dalam sambutan pembukanya pada  Rapat Koordinasi Awal Penentuan Deliniasi Sekitar Kawasan Otoritatif BOP Kawasan Pariwisata Borobudur di Jakarta, Senin, 21 Mei.

Menanggapi hal tersebut, Rudy P. Siahaan, Kabid Perancangan Destinasi, Kementerian Pariwisata membenarkan bahwa prinsip borderless adalah prinsip yang dianut dalam pengembangan kawasan pariwisata. “Diperlukan komitmen bersama terutama terhadap hal-hal utama penentu keberhasilan pengembangan kawasan,” ujar Rudy. Kementerian Pariwisata menerapkan 3A dalam setiap pengembangan kawasan pariwisata: Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi. Khusus untuk amenitas kawasan, Kementerian Pariwisata akan mengembangkan  Digital Destinastion  menggandeng Genpi dan komunitas pariwisata. Selain itu, juga akan dikembangkan nomadic tourism dalam bentuk caravan dan sea plane. Direktur Destinasi BOP Borobudur, Agustin P. Angin, menyampaikan bahwa target jumlah wisatawan yang ingin dicapai adalah dua juta wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. “Konsep pengembangan yang bersifat nomadic tourism dipandang sesuai dengan karakteristik lahan yang cenderung tidak rata dan curam”, ujar Agustin.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2017 tentang BOP Kawasan Pariwisata Borobudur diketahui bahwa terdapat  dua provinsi dan lebih dari 25 kabupaten/ kota, baik dalam lingkup koordinatif maupun otoritatif kawasan. Besarnya stakeholder yang terkait dalam kegiatan ini memerlukan komunikasi yang baik untuk semua lapisan. Pengembangan kawasan akan lebih baik jika semua pihak terkait menganggap suatu kawasan strategis, baik Pemerintah maupun pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. “Nasional menganggap strategis, Provinsi menganggap strategis dan Kabupaten/ Kota menganggap strategis namun aspek strategis yang diatur berbeda dan selaras”, tegas Agus.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Kasubdit Tata Ruang, Bappenas, Rinella Tambunan mengingatkan bahwa kawasan ini diatur oleh setidaknya oleh tiga Peraturan Presiden untuk kepentingan pelestarian cagar budaya dan pengembangan pariwisata. Untuk itu, semangat pengendalian pemanfaatan ruang terkait cagar budaya yang selaras dengan pengembangan pariwisata perlu menjadi perhatian.

Pertemuan ini  dihadiri oleh instansi pusat dan daerah seperti Badan Informasi dan Geospasial (BIG), perwakilan dari Dinas PU Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas PU Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda Kabupaten Kulon Progo, Bappeda Kabupaten Magelang dan Bappeda Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan ini disepakati deliniasi awal untuk kawasan yang difokuskan untuk disusun rencana rincinya pada tahun 2019 meliputi Kecamatan Bener dan Loano (Kabupaten Purworejo) dan  Kecamatan Salaman (Kabupaten Magelang) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan di Kecamatan Samigaluh (Kabupaten Kulon Progo) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita