DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

26 Mei 2018

PENJARINGAN ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI MARORE

Marore sebagai Pusat pelayanan pintu gerbang merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di kawasan perbatasan negara. Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara di Marore akan berperan sebagai alat operasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubdit Perencanaan dan Kemitraan Direktorat Perencanaan Tata Ruang Rahma Julianti yang mewakili Direktur Perencanaan Tata Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam Pembahasan Penjaringan Isu Strategis di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Marore, di Kabupaten Kepulauan Sangihe (15/5).

Guna percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang diamanahkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kawasan perbatasan negara perlu segera disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, mengarahkan kawasan perbatasan di laut pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi Tahuna dan Marore.

Jabes Ezar Gaghana, Bupati Kepulauan Sangihe, menyatakan Pulau Marore merupakan salah satu wilayah perbatasan negara yang telah mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara di Marore. “Wilayah perbatasan di Pulau Marore sangat dekat dengan Filipina dan tugas kita adalah menjaga beranda depan NKRI”, ungkap Jabes.

“Kawasan perbatasan negara umumnya masih merupakan daerah tertinggal yang perlu dilakukan peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara dan perlu dilakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai sektor untuk mengembangkan potensi ekonomi di kawasan tersebut”’ lanjut Rahma.

Dalam kegiatan ini juga dijelaskan mengenai deliniasi awal kawasan perbatasan negara dalam penyusunan RDTR yaitu meliputi Kecamatan Kepulauan Marore khusunya Desa Marore seluas 2,6 km2 dimana potensi unggulannya yaitu pertanian dan perikanan.

Penjaringan isu strategis ini merupakan tahap awal dalam penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara di Marore. Bernard E.T Pilat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku moderator menyampaikan bahwa salah satu isu yang mengemuka yaitu belum adanya penegasan batas wilayah laut Indonesia dengan laut Filipina. Isu lainnya diantaranya adanya migrasi ilegal antara Indonesia dan Filipina, perlunya peningkatan sarana transportasi khususnya pelabuhan dan bandara, kebutuhan air bersih, serta  penangkapan ikan ilegal.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pangkalan Angkatan Laut, Komando Distrik Militer, Kepolisian Sektor, aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. (aps)


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita