DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 Mei 2018

MEMBANGUN SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI MALUKU UTARA

Penataan Ruang yang dituangkan melalui program dan anggaran diharapkan mencapai prioritas yang tepat secara spasial sehingga pembangunan dan perizinan dilakukan sesuai peruntukan di dalam Rencana Tata Ruang. Himbauan yang paling penting adalah kesinergisan program pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan oleh pusat dan daerah. Demikian disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan dalam Rapat Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Monitoring Evaluasi Berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku Utara di Ternate (24/5).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kanwil BPN RI Provinsi Maluku Utara, satuan vertikal pemerintah pusat, OPD tingkat provinsi dan OPD di lingkungan Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai sebagai dukungan terhadap kegiatan sinkronasi program di kawasan perbatasan negara dan monitoring evaluasi. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara M. Syahrir menegaskan bahwa proses pelaksanaan sinkronasi program sangat penting demi penataan ruang dan penataan tanah yang baik di masa mendatang.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara Adi Kahar mengatakan lokus-lokus pengembangan yang menjadi pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah seperti Ternate, Tidore, Sofifi dan PKSN Daruba di Pulau Morotai perlu didukung rencana infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Ditambahkannya, wilayah-wilayah yang berpotensi namun bekum terekspose karena keterbatasan infrastruktur seperti di Kepulauan Widi dan Pulau Obi.  “Selain itu wilayah yang sudah dikembangkan fasilitas  konektifitas namum belum berkembang dikarenakan belum terbangunnya pembangkit listrik seperti di Halmahera Tengah adalah salah satu contoh permasalahan ketidaksinergisan program pembangunan,” ujar Adi.

Inti dari kegiatan rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Monitoring Evaluasi Berdasarkan Rencana Tata Ruang di Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan membagi peserta menjadi dua desk yaitu bagian sinkronasi program dan bagian monitoring dan evaluasi.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita