DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 Mei 2018

PENGENALAN TERHADAP POTENSI BENCANA MENJADI PRIORITAS DI PIDIE JAYA

Kurang lebih 96 orang meninggal dunia , ratusan luka berat (324 orang) dan luka ringan (200 orang) di Kabupaten Pidie Jaya akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 skala richter yang mengguncang Pidie Jaya, Aceh  pada tahun 2016. Ribuan bangunan pun hancur. Besarnya kerugian yang dihasilkan dari gempa bumi tersebut menyebabkan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan menjadi salah satu lokasi prioritas penataan Kawasan Rawan Bencana (KRB) pada tahun 2018.  Penataan KRB ini tidak hanya mengkaji bencana gempa bumi, namun juga potensi bencana lainnya yang mungkin mengamcam Kabupaten Pidie Jaya. “Kajian kebencanaan ini pada dasarnya mencoba untuk mengajak stakeholder di Kabupaten Pidie Jaya baik Pemerintah maupun masyarakat untuk mengenali potensi bencana di wilayahnya”, ujar Agus Sutanto, Direktur Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang dalam sambutannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Penyusunan Masterplan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pidie Jaya, di Banda Aceh (24/5). Hal ini sejalan dengan semangat yang digaungkan oleh Badan Nasional Penanggulanan Bencana yaitu “kenali bahayanya, kurangi resikonya”.

Pj. Bupati Kabupaten Pidie Jaya, Kamaruddin Andalah, menyambut baik kegiatan yang menghasilkan rekomendasi teknis untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). ”Rekomendasi teknis ini dapat dijadikan masukan pada saat revisi Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan,”ujar Kamarudin. Dalam proses penyusunan rekomendasi teknis ini perlu dibangun komunikasi yang efektif dengan tokoh masyarakat yang lebih memahami kondisi daerahnya. “Pemerintah Daerah bersama-sama melindungi masyarakat dengan berbagai upaya, baik melalui regulasi penataan kawasan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat” lanjut Kamaruddin kemudian.

Kabupaten Pidie Jaya memiliki empat bencana utama, yaitu gempa bumi, banjor, longsor dan tsunami. Adapun bencana yang dinilai dominan adalah gempa bumi dan banjir. Pemahaman secara mendalam terhadap karakter masing-masing bencana diperlukan untuk mengurangi resiko bencana itu sendiri.. “Setidaknya ada dua cara untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, berdamai dengan alam jika bencana tersebut dapat ditolerir dengan teknologi sehingga kita dapat beradaptasi atau kedua, melakukan relokasi,” ujar Agus. Kedua opsi tersebut perlu dicermati dan dihitung dengan baik dampak-dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan. Setelah dilakukan perhitungan, baru ditentukan bentuk pengaturan apa yang sesuai. Hal ini dikarenakan RTRW dan RDTR yang baik adalah yang implementatif di lapangan.

Forum menyepakati  lokasi prioritas ditetapkan di Kecamatan Mereudu dengan mempertimbangkan sembilan kriteria yang ditetapkan tim teknis penyusunan masterplan KRB yaitu (1) tingkat multihazard bencana; (2) tingkat multiresiko bencana; (3)  indikasi keterpaparan akan datang; (4) sejarah bencana besar; (5) tingkat kerentanan; (6) keterpaparan lahan budidaya terhadap KRB tinggi; (7) sumber bencana dominan; (8) struktur ruang kawasan rawan bencana dalam RTRW, serta (9) land system. FGD ini dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bappeda Provinsi NAD, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Kantah Kabupaten Pidie Jaya, Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya dan Camat Mereudu.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita

Dari Media

Web Links