DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

3 Juni 2018

PENATAAN KAWASAN DI SEKITAR BANTAENG UNTUK KELESTARIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pemerintah memprioritaskan pengembangan kawasan ekonomi baik itu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Kawasan Industri (KI) di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk “membangun dari pinggiran” yang bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Bantaeng merupakan salah satu dari 14 daerah di luar Pulau Jawa yang ditetapkan sebagai KI oleh Pemerintah. "Wilayah Timur Indonesia perlu digenjot pertumbuhannya supaya turut berkembang", ujar Agus Sutanto, Direktur Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang dalam Rapat Koordinasi Penyepakatan Delineasi KI Bantaeng di  Bantaeng (31/5).

Rapat ini merupakan rangkaian kegiatan Penyusunan Materi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang di sekitar KI Bantaeng. Beberapa waktu lalu telah dilakukan kunjungan lapangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Hasil kunjungan lapangan merupakan salah satu masukan utama  dalam penyepakatan delineasi sekitar KI. “Penataan kawasan sekitar KI Bantaeng dilakukan agar pengembangan KI dan kawasan sekitarnya berjalan selaras dengan tetap memperhatikan segala aspek perencanaan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” tegas Agus.

Senada dengan hal tersebut, Andi Sjafaruddin Magau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantaeng, menyatakan bahwa kedepannya daya dukung dan daya tampung Kabupaten Bantaeng harus benar-benar diperhatikan. Kebutuhan akan adanya rencana detil menjadi penting karena  pengembangan kawasan industri skala besar seperti KI Bantaeng akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan disekitarnya. Dampak yang ditumbulkan terutama adanya kebutuhan ruang di luar kawasan seperti permukiman dan berbagai bentuk aktivitas turunan dari kawasan industri.

 Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng bermatapencaharian sebagai petani. Untuk itu keberadaan lahan pertanian terutama yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu mendapat perhatian serius. “LP2B yang berada di sekitar KI harus diperhatikan keberadaannya dan dipertahankan. Saat ini pemerintah provinsi sedang menyusun raperda LP2B sehingga perencanaan di sekitar KI Bantaeng harus memperhatikan hal tersebut”, ujar Rizqurrachman, Kepala Seksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Forum menyepakati lokasi yang diprioritaskan penataan kawasannya terdiri dari dua kecamatan yaitu pertama, Kecamatan Gantarangkeke (kecuali sebagian Desa Layoa) dan kedua, Kecamatan Pa’jukukang (meliputi Desa Biangkeke, Desa Nipa-nipa, sebagian Desa Pa’jukukang, sebagian Desa Papan Loe, sebagian Desa Borong Loe, dan sebagian Desa Baruga). Kecamatan tersebut menjadi prioritas karena berbatasan langsung dengan KI Bantaeng sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai penyangga kawasan industri. Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Direktur Operasional Perusahaan Daerah Baji Minasa selaku pengelola KI Bantaeng, serta perwakilan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita

Dari Media

Web Links