DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

5 Juni 2018

MONEV SEBAGAI INPUT REVISI RENCANA TATA RUANG

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Tata Ruang nantinya dapat menjadi input revisi RTR Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 26/2007 dan PP No. 15/2010 bahwa proses Peninjauan Kembali dilakukan melalui kegiatan pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTR dan penerapannya. Demikian disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan saat membuka Konsinyasi Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua, Jakarta (4/6).

Ditambahkan Dwi, fokus penyusunan Monev di tahun ini adalah RTR KSN kawasan perbatasan. Selain RTR KSN Perbatasan di Provinsi Papua, RTR KSN Perbatasan lainnya yang menjadi concern di tahun ini adalah RTR KSN Perbatasan NTT-Timor Leste, RTR KSN Perbatasan Negara di Kalimantan dan RTR KSN Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat. “Kegiatan ini merupakan serangkaian upaya untuk mengawal implementasi program yang ada di dalam RTR,” ujar Dwi.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Aria Indra Purnama mengatakan, pendekatan yang digunakan dalam  penyusunan RTR Kawasan Perbatasan Negara adalah mempertahankan kedaulatan NKRI melalui penngkatan pertahanan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Umumnya isu strategis yang berkembang di kawasan perbatasan negara seperti ilegal fishing, ilegal trading, keterbatasan fasilitas dan akses di kawasan perbatasan, kurangnya sarana dan prasarana dasar serta potensi sumber daya yang berlimpah (pertambangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Khusus untuk RTR KSN Perbatasan Negara di Provinsi Papua diarahkan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan kemanan negara, kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari, dan Kawasan Budidaya Perbatasan yang mandiri serta berdaya saing. Terdapat empat Pusat Pelayanan Utama/PKSN di RTR KSN Perbatasan Negara di Provinsi Papua yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke dan PKSN Biak, tambah Aria.

Kepala Bagian Program Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kunrat Latif menjelaskan bahwa arah pengembangan di kawasan perbatasan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, komoditas unggulan, infrastruktur dan tata kelola kelembagaan. Setiap tahunnya program-program yang sesuai dengan bidang tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Peran BNPP adalah sebagai koordinator dan wewenang untuk melaksanakan program-program tersebut adalah Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. “Setiap tahunnya BNPP melalukan monitoring terhadap implementasi Rencana Aksi dan terus mendorong Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program sesuai target” ujar Kunrat.

Di kesempatan yang sama narasumber dari Indonesian Development Evaluation Community (INDEC) Ratnayu Sitaresmi menjelaskan dalam melakukan monev yang harus berprinsip pada spesifik, dapat diukur, dapat dicapau, realistis dan adanya kerangka waktu. Hasil monitoring ini berguna untuk mengetahui kemajuam program ,memastikan arah program sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dan mengetahui lebih dini, jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki saat program sedang berjalan. “Terlebih dahulu perlunya menyusun dan sekaligus melengkapi tabel yang berisi informasi masukan, kegiatan, output, outcomes dan tujuan,” tegas Sita.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita

Dari Media

Web Links