DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

20 Juni 2018

K/L DAN TNI DUKUNG PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Kasubdit Perencanaan dan Kemitraan Rahma Julianti yang mewakili Direktur Perencanaan Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan negara merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan  karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara  serta pertahanan dan keamanan negara. Hal ini disampaikan pada pembukaan FGD Kebijakan dan Arahan Kementerian dan Lembaga dalam Perencanaan di Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara, di Jakarta (6/6). Sebab, isu ini berkaitan erat dengan agenda Nawa Cita Presiden RI bahwa pembangunan kawasan perbatasan negara menjadi penting, sehingga diperlukan penanganan yang lebih diutamakan untuk kawasan perbatasan negara tersebut antara lain pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua, PKSN Kefamenanu, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, PLBN Oepoli, dan PLBN Marore.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kawasan perbatasan negara masuk ke dalam wewenang Pemerintah Pusat, oleh karena itu perlu adanya pemahaman bersama dan pembagian peran antara Kementerian/Lembaga  (K/L)”, lanjut Rahma.

Paban III/Wanwil Staf Teritorial AD TNI AD Kolonel Inf Daryatmo sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. “Kerjaan kita semua, bukan hanya masalah pertahanan dan keamanan, melainkan menyangkut masalah politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesejaahteraan, dan lain sebagainya”, lanjut  Daryatmo.

Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Laksamana Pertama Bambang Supriyadi menambahkan bahwa pendekatan pengembangan kawasan perbatasan negara yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI melalui peningkatan pertahanan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penataan ruang wilayah pertahanan di wilayah kerja TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU belum sepenuhnya bersinergi dengan penetapan rencana tata ruang, oleh karena itu perlunya sinkronisasi antara arahan dan kebijakan sektor-sektor dalam penyusunan RDTR Kawasan perbatasan negara.

Salah satu narasumber yaitu Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang menegaskan bahwa pengembangan kawasan perbatasan negara dalam hal ini pembangunan infrastruktur fisik, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat harus sejalan dengan rencana tata ruang, terutama di Napan, Oepoli, dan Marore.

Pada sesi penutup, Direktur Perencanaan Tata Ruang Aria Indra Purnama menyampaikan bahwa dalam penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara khususnya pada peraturan zonasi akan mengacu pada kebijakan dan standar teknis dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini melibatkan 17 narasumber yang menjabarkan mengenai peran dan dukungan Kementerian/Lembaga di kawasan perbatasan negara. Narasumber terdiri dari perwakilan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (aps) 


Sumber : aps

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita