DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

29 Mei 2018

PERLUNYA PENYELESAIAN TATA BATAS NEGARA DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA OEPOLI

Dengan ditetapkannya Perpres 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diketahui bahwa Oepoli merupakan salah satu pusat pelayanan pintu gerbang dari 8 (delapan) lokasi yang tersebar di Provinsi NTT. Pusat pelayanan pintu gerbang yang merupakan  pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di kawasan perbatasan negara. Sehubungan dengan agenda kerja prioritas Presiden RI bahwa pembangunan kawasan perbatasan diprioritaskan, maka diperlukan penanganan yang lebih diutamakan untuk kawasan perbatasan tersebut, dalam hal ini melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara di Oepoli. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubdit Perencanaan dan Kemitraan Rahma Julianti yang mewakili Direktur Perencanaan Tata Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam Pembahasan Penjaringan Isu Strategis di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Oepoli, di Kabupaten Kupang (25/5).

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang Victoria Kanahebi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kawasan perbatasan negara di Oepoli akan menjadi halaman terdepan wilayah perbatasan antara Kabupaten Kupang dengan Timor Leste. 

Rahma juga menambahkan penyusunan RDTR kawasan perbatasan negara di PLBN Oepoli ini sebagai alat operasional dari Rencana Tata Ruang Kawasan Stategis Nasional. Oepoli yang memiliki 4 (empat) fungsi sebagai pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan pusat pelatanan sistem angkutan umum penumpang. “Fungsi PLBN disinii adalah gerbang untuk distribusi barang, jasa, dan manusia”, lanjut Rahma.

Deliniasi awal kawasan perbatasan negara di PLBN Oepoli mencakup kawasan Naktuka dan Pulau Batek di Kecamatan Amfoang Timur, dimana fungsi PLBN di Oepoli tersebar di 3 (tiga) lokasi yaitu Pos Oepoli Pantai, Pos Oepoli Tengah dan Pos Oepoli Sungai.

Permasalahan yang ada di Oepoli yaitu sengketa tanah terkait tapal batas di Naktuka (Noel Besi-Citrana), Kerajaan Amfoang (RI) dan Kerajaan Ambenu (Oecusse-Timor Leste). “Penanganan kawasan Naktuka harus segera diselesaikan di tingkat pemerintah pusat tepatnya  Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. PLBN dapat dibangun jika kawasan Naktuka sudah jelas statusnya”, ungkap Dandim Kupang 1604/Kupang Letkol Kav Aprilian.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu akses infrastruktur jalan yang belum memadai dan lintasan pada sungai yang masih alami. Hingga tahun 2015 pembangunan jalan poros tengah Kabupaten Kupang baru terbangun 41 km dari 126 km yang direncanakan. “Jalan poros tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Kupang, karena akan menghubungkan jalan dari Kabupaten Kupang menuju wilayah perbatasan Timor Leste di Oecusse.” ungkap Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Nara Lourensius.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara TImur dan Kabupaten Kupang, PDAM, Komando Distrik Militer,  dan Kepolisian Resor. (aps)


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita