DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

22 Juli 2018

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KSN DIHARAPKAN BISA SEGERA DISOSIALISASIKAN

Kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan dan disosialisasikan ke Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN dapat diintegrasikan. Demikian diungkapkan Kepala Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta Tavip Agus Rayanto dalam FGD dan Uji Publik Materi Teknis Juknis Pembentukan Kelembagaan KSN di Yogyakarta, pekan lalu.

Ditambahkannya, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan. RTR yang berkualitas memberikan tantangan yakni sejauh mana pandangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kesamaan dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar Pemda dan Pemerintah Pusat, sebab penataan ruang bersifat lintas wilayah, lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

Kegiatan ini merupakan agenda lanjutan dari acara FGD Penyusunan Materi Teknis Pembentukan Kelembagaan KSN yang dilakukan tanggal 7 Juni 2018, di Jakarta. Bertujuan untuk mengetahui kebutuhan daerah dalam penetapan suatu wilayah sebagai KSN serta mensinkronkan persepsi mengenai konsep kelembagaan yang akan dibentuk kedepannya dengan menjaring masukan bersama terhadap muatan Materi Teknis, penyepakatan outline Materi Teknis, penyepakatan muatan substansi dalam dokumen Materi Teknis, serta penyamaan persepsi terkait ruang lingkup dan muatan draft JUKNIS Pembentukan Kelembagaan KSN.

Turut hadir dalam acara ini yaitu perwakilan dari beberapa Instansi Pemda di Provinsi DIY; perwakilan dari beberapa Instansi Pemda di Provinsi Jawa Tengah; perwakilan dari instansi Pemda di Provinsi Sumatera Utara; Badan Otorita Pariwisata Borobudur; Balai Konservasi Candi Borobudur; PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko; dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Gunung Merapi.

Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan menjelaskan, yang diperlukan adalah koordinasi yang kuat antar lembaga. Selain itu, kelembagaan pengelolaan KSN mutlak diperlukan agar ada koordinator dalam melaksanakan penataan ruang. Lembaga berfungsi untuk dapat menjembatani antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan rencana tata ruang dan menyelesaikan permasalahan terkait rencana tata ruang, dalam hal ini RTR KSN.

Pada intinya hasil dari FGD ini merumuskan bahwa nantinya kelembagaan KSN diharapkan dapat mengedepankan aspek koordinasi, mediasi, dan fasilitasi antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah serta dapat mendefinisikan secara jelas tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang ada dalam kelembagaan KSN kedepannya.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita