DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

11 Agustus 2018

KELEMBAGAAN KSN PERBATASAN NEGARA UNTUK CIPTAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG EFEKTIF

Indonesia tercatat memiliki sembilan kawasan perbatasan negara baik darat maupun laut yang tersebar dari ujung timur sampai ujung barat. Dari sembilan kawasan perbatasan negara ini sudah ada enam kawasan perbatasan yang telah terbit Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. “Dinamika perkembangan dan pembangunan kawasan perbatasan negara melibatkan urusan pemerintahan yang multi sektoral dan lintas wilayah, kelembagaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam menciptakan sebuah pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan dalam FGD dan Uji Publik materi teknis kelembagaan KSN di Balikpapan (9/8).

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan FGD dan Uji Publik materi teknis kelembagaan KSN yang sebelumnya dilangsungkan di Kota Yogyakarta dan Kota Medan. FGD dibuka oleh Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Deni Wardhana dan dihadiri oleh beberapa perwakilan Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam wilayah KSN Perbatsan Negara, diantaranya adalah perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Deni Wardhana menjelaskan,  idealnya implementasi RTR KSN dapat merujuk pada sinkronisasi terhadap produk perencanaan yang hirarkinya berada di bawahnya, dalam hal ini adalah RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, hingga RDTR dan Peraturan Zonasi. Dengan demikian perencanaan dapat terlaksana dengan ideal dan mendukung iklim investasi dan memajukan kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang negara” ungkap Deni di Balikpapan, Kamis (09/8/2018).

Lebih lanjut Dwi Hariyawan menambahkan bahwa penentuan KSN di kawasan perbatasan negara memiliki tiga tujuan utama, yakni menjaga keamanan dan pertahanan negara, menciptakan kesejahteraan masyarakat dan yang terakhir menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berkaitan dengan RDTR pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan negara sampai saat ini masih dilaksanakan penyusunan dan sejalan dengan itu juga tengah disusun Rencana Aksi di perbatasan Kalimantan Utara, harapannya RDTR dan Rencana Aksi ini bisa menjadi dasar dalam menindaklanjuti percepatan pembangunan di Kalimantan Utara, terlebih dengan adanya OSS yang baru saja diluncurkan menjadikan perijinan pembangunan kawasan perbatasan menjadi lebih mudah apabila RDTR telah dibuat.

Berkaitan dengan kelembagaan KSN Kawasan Perbatasan Negara, dalam FGD kali ini juga diperoleh banyak masukan, diantaranya adalah ketika produk kelembagaan ini terbentuk harus dapat disosialisasikan kepada masing-masing pemerintah daerah agar dapat dijadikan pedoman pengelolaan KSN; produk kelembagaan harus memiliki power yang lebih besar dalam mengkoordinasikan produk RTR KSN dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki kegiatan sektoral di daerah; kelembagaan KSN diharapkan dapat memberikan peluang agar usulan program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dapat diakomodir oleh Kementerian/Lembaga di pusat; dan yang terakhir agar lembaga KSN Perbatasan Negara yang dibentuk nantinya diharapkan tidak tumpang tindih dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang kembali dibentuk sesuai dengan Permendagri No. 140 Tahun 2017.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita