DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

19 Agustus 2018

AKSELERASI PEMANFAATAN RUANG PKSN NUNUKAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) merupakan pintu gerbang penghubung Negara Indonesia dengan negara tetangga yang memberikan first impression tentang NKRI. PKSN merupakan wujud dari sistem perkotaan nasional, dalam pengembangannya, suatu kota tidak dapat terlepas dari pengembangan desa, PKSN yang ideal dapat dicapai dengan membangun kawasan perdesaannya untuk kemudian berakselerasi menjadi kawasan perkotaan. Nunukan sebagai salah satu PKSN di Kalimantan Utara memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan melalu konsep-konsep kebijakan dan program dari K/L terkait. Demikian diungkapkan Kasubdit Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional Wilayah II Andri Hari Rochayanto dalam FGD Rencana Aksi Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Nunukan, Jakarta (15/8).

Pada kesempatan yang sama Praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota I Nyoman Prashida berpendapat bahwa urgensi dari amanat kebijakan nasional membangun Indonesia dari pinggiran memerlukan percepatan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara (KPN). Kawasan Perbatasan Negara selama ini hanya dipandang melalui pendekatan pertahanan dan keamanan, padahal di lain sisi masyarakat Kawasan Perbatasan Negara memerlukan peningkatan kesejahteraan juga. Kawasan perbatasan negara memiliki potensi komoditas yang dapat dikembangkan. Perwujudan pola dan struktur ruang tidak dapat dicapai dengan hanya menetapkan program pembangunan saja, akan tetapi perlu dilakukan prakondisi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Melalui kegiatan rencana aksi ini, diharapkan dapat tersusun prakondisi yang sesuai bagi peningkatan rantai nilai komoditas di KPN yang sesuai dengan arahan RTR. Selain itu diperlukan collaborative partnership dari berbagai sektor atau Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, jelasnya.

Di dalam pemaparannya, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Potensi Perbatasan BNPP Ucup Hidayat menjelaskan bahwa isu pengelolaan batas wilayah negara, isu pengelolaan lintas batas, isu pembangunan kawasan perbatasan dan isu kelembagaan merupakan isu utama di dalam pengelolaan perbatasan negara. Grand Design pengelolaan KPN memuat arah kebijakan pengelolaan perbatasan yang meliputi: penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara, peningkatan upaya hankam dan penegakan hukum, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial dasar dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Ditambahkannya, dalam bidang penataan ruang, Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian dan izin pemanfaatan ruang. Membuka isolasi dan melakukan koordinasi pembangunan merupakan langkah utama dalam grand design pengembangan KPN. Grand design, rencana induk menggambarkan apa yang aan dilaksanakan dalam 5 tahun, dan rencana aksi menggambarkan rencana tahunan. Desentralisasi Asimetris meliputi percepatan, kebijakan khusus, treatment khusus. Agenda pembangunan PKSN Nunukan mliputi PKSN sebagai Pintu gerbang Internasional, PKSN sebagai simpul utama Transportasi dan PKSN sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan saat ini masterplan sedang disusun. “Salah satu langkah kecil yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan rapat di kecamatan perbatasan, bukan hanya di pusat kabupaten, agar perputaran roda perekonomian di kecamatan perbatasan mulai dirasakan,” ujarnya.

Rencana aksi disusun untuk menjadi masukan bagi penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan dan Rencana Detil Tata Ruang PKSN Nunukan. Data yang diperlukan holistik namun profil komoditas akan disamaikan secara tematik. Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari sektor-sektor yang terkait. Rencana aksi tidak bicara di dalam skala peta, akan tetapi lebih kepada implementasi Rencana Tata Ruang yang sudah ada maupun sedang disusun. Fokus yang hendak dicapai adalah pada level RTRW Kabupaten, terutama pada tahap Peninjauan Kembali (PK), tutup Andri.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita