DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

16 September 2018

ASPIRASI DAN HARAPAN MASYARAKAT PERKUAT KONSEP RENCANA RINCI TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BANTAENG

Pelibatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam proses perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang bersifat inklusif yang sangat terbuka akan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan  Tata Ruang/BPN, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) pada hari Kamis, 13 September 2018 di Ruang Rapat Wakil Bupati Bantaeng dengan mengundang seluruh perwakilan tokoh masyarakat yang masuk di dalam kawasan perencanaan, yaitu beberapa desa atau kelurahan di Kecamatan Gantarangkeke dan Kecamatan Pa’jukukang di Kabupaten Bantaeng. Acara Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, Andi Syafruddin Magau. Dalam sambutan pembukaannya, Andi menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas bantuan Pemerintah Pusat memfasilitasi penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten Bantaeng. “Para peserta undangan diharapkan dapat memberikan pemikiran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan konsep rencana tata ruang yang sedang disusun ini. Pertumbuhan kawasan tentu akan lebih mudah dikendalikan jika sudah ada ketentuan perencanaan pemanfaatan dan pengendaliannya,” sambut Andi seraya menambahkan Pemerintah Kabupaten akan segera menyiapkan proses legislasi dari materi teknis rencana rinci tata ruang ini.

Penyusunan rencana rinci tata ruang di sekitar KIBA ini sudah melalui berbagai proses, mulai dari penyepakatan delineasi, survei lapangan dan instansional, asistensi peta, hingga saat ini dilakukan penjaringan masukan melalui Konsultasi Publik. “Konsultasi publik yang pertama ini berfokus pada finalisasi konsep rencana pola ruang dan struktur ruang yang ditawarkan. Penyempurnaan konsep melalui partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi potensi seringnya revisi dokumen rencana dan memastikan rencana tata ruang yang disusun benar-benar menjadi panduan pembangunan di Kabupaten Bantaeng,” ujar Chriesty E. Lengkong, Kasubdit Penataan Kawasan Ekonomi, dalam sambutan arahannya.

Perencanaan rinci tata ruang menjadi penting agar dinamika KIBA yang berbasis industri pengolahan nikel ini turut memacu perkembangan kawasan di sekitarnya dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kearifan lokal.  Ketua Tim Penyusun, Lusina, menyampaikan bahwa delineasi kawasan rencana yang telah disepakati seluas 6.160,69 ha secara fisik mempunyai daya dukung dan daya tampung yang mencukupi bagi pembangunan ke depan. “Kebutuhan lahan akan pertumbuhan penduduk akibat adanya intervensi KIBA ini masih tersedia dan kantong-kantong permukiman disiapkan berada di Desa Pa’jukukang dan Desa Bajiminasa,” papar Lusina. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terutama dalam mengantisipasi dampak operasionalisasi industri diantaranya limbah industri.  “KIBA bergerak di industri logam berat di mana sangat polutif sehingga diperlukan pengolahan limbah terpadu dan adanya buffer zone antara kawasan industri dengan kawasan di sekitarnya.”, ujar Lusina lebih lanjut.  Terkait jaringan energi dan kelistrikan, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng, Akhmada, menyampaikan bahwa kebutuhan listrik masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan KIBA. “Sampai saat ini, energi listrik masih surplus 200 MW dan ke depannya sudah direncanakan penambahan kapasitas produksi melalui PLTU Sidrap dan PLTB Jeneponto,” terang Akhmada.

Konsultasi Publik ini dihadiri seluruh perwakilan tokoh masyarakat, para kepala desa di Kecamatan Gantarangkeke dan Kecamatan Pa’jukukang, serta dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat Kabupaten Bantaeng maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sesi diskusi dipandu oleh Titin Supriyatin, Kabid Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng. Beberapa hal yang mengemuka selama jalannya diskusi mengerucut pada hal-hal antara lain mengenai dampak industri bagi ekonomi dan keberlangsungan masyarakat sekitar, pengolahan sampah dan limbah, serta preservasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan situs budaya. Hariadi dari Desa Nipa-Nipa menginformasikan bahwa masyarakat di desanya masih banyak yang membudidayakan rumput laut dan khawatir akan pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri sehingga diharapkan terdapat pengolahan limbah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan perlunya sinergi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Sahrudin dari Desa Baruga menyarankan agar masyarakat lokal dapat diutamakan untuk bekerja di KIBA karena selama ini tenaga kerja yang direkrut masih banyak dari luar. Selain itu, Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sudah ada dan tersebar akan dibuatkan sentra UKM di rencana pusat-pusat pelayanan, serta penguatan perlindungan LP2B dan situs-situs budaya yang berada di kawasan perencanaan harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita