DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

9 September 2018

SINERGI PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENGUATAN MATERI KONSULTASI PUBLIK DI KEK BITUNG DAN KEK MOROTAI DILAKUKAN

Di dalam perencanaan tata ruang, hal yang sangat signifikan untuk diperhatikan adalah aspirasi dari para pemangku kepentingan. Pada skala mikro atau kawasan, terlebih ketika perencanaan sudah memiliki tema yang jelas, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan tepat dengan spektrum yang tidak terlalu luas sebagaimana dalam perencanaan skala provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai dan Bitung telah sampai pada tahap perumusan konsep rencana. Tugas selanjutnya adalah mendapatkan sebanyak mungkin masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan terkait melalui Konsultasi Publik. “Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini harus dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran sehingga rencana tata ruang yang sedang disusun dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat”, ujar Agus Sutanto, Direktur Penataan Kawasan, dalam sambutan pembukaan persiapan Konsultasi Publik di Jakarta (09/06).

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan Konsultasi Publik, salah satunya adalah memastikan materi yang akan dikonsultasikan sudah memenuhi kriteria standar atau pedoman perencanaan. Oleh karena itu, tim penyusun mempresentasikan sejauh mana kesiapan materi yang telah disusun baik untuk KEK Morotai maupun KEK Bitung. Garika Pristiwati, Ketua Tim Penyusun RRTR di sekitar KEK Morotai, menyampaikan bahwa Morotai telah didorong untuk menjadi destinasi wisata melalui berbagai program kebijakan pendukung. “Morotai merupakan sebuah pulau dengan sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan sehingga pengembangan area terbangun hanya bisa dilakukan di lahan yang sempit dan terbatas di pinggiran pulau. Namun demikian, dari hasil analisis daya dukung dan daya tampung, Pulau Morotai diproyeksikan tetap dapat memenuhi pengembangan kawasan akibat adanya bangkitan wisata tersebut”, tegas Garika.  Sedikit berbeda dengan Morotai yang berbasis pariwisata, KEK Bitung telah ditetapkan sebagai kawasan industri dengan sektor unggulan industri perikanan, kelapa dan farmasi. Aida Ekaputri, Tenaga Ahli Penyusun RRTR di sekitar KEK Bitung menyebutkan beberapa isu strategis  antara lain adalah adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi area terbangun.

Pada prinsipnya, pengembangan kawasan di Morotai dan Bitung dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan lahan dan mempertimbangkan kepemilikan lahan. Di sini lah esensi dilakukannya pembahasan persiapan Konsultasi Publik ini di mana konflik-konflik yang mungkin timbul dapat segera diminimalisir sedini mungkin sebelum konsep rencana ditawarkan kepada masyarakat di daerah. “Konflik guna lahan misalnya, dapat dikurangi melalui pemanfaatan kondisi eksisting secara optimal. Pemerintah Daerah maupun sektor pusat terkait harus jeli dalam mengoreksi konsep rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah dibuat oleh Tim Penyusun”, tanggap Iman Soedradjat, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Pelibatan semua pihak dalam perencanaan tata ruang ini diharapkan dapat menumbuhkan sense of belonging antara nasional, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pengembangan kawasan Morotai dan Bitung. Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Morotai, Abjan, menyampaikan dukungannya dan menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk mempercepat pengembangan wisata di Morotai, yaitu dukungan ketersediaan kelistrikan, kebutuhan air bersih dan kebutuhan jalan akses karena masih terdapat jalan lingkar yang mengelilingi Pulau Morotai sepanjang 37 km yang belum terhubung. Hal senada juga disampaikan Edwin Sengkeon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara yang menyampaikan dukungannya untuk pengembangan KEK Bitung dan mengapresiasi bahwa sudah banyak program yang terealisasi, terutama dari adanya pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan Bendungan Kuwil yang dalam tahap konstruksi.

Setelah paparan tim dan tanggapan pakar, acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang berfokus pada rencana pelaksanaan Konsultasi Publik di daerah. Konsensus rumusan substansi dan perpetaan, serta teknis pelaksanaan Konsultasi Publik, seperti: metode, jadwal, lokasi, dan peserta undangan, akan dibahas di masing-masing tim Morotai dan Bitung. Pembahasan persiapan Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis RRTR di Sekitar KEK Morotai dan Bitung ini dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait maupun dari pemerintah daerah seperti di antaranya: Sekdenas KEK, Bappenas, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Direktorat Pembinaan Rencana Tata Ruang Daerah, serta wakil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung, Bappeda Kab. Minahasa Utara, serta Bappeda Kab. Kepulauan Morotai.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita