DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4 Oktober 2018

ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN DASAR SINERGI KAWASAN DI SEKITAR KEK BITUNG

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan salah satu dari enam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan berbagai proyek pembangunan ini menyebabkan tingginya dinamika ekonomi kawasan sehingga perlu segera disiapkan rencana rinci tata ruangnya. KEK Bitung sebagai pusat pertumbuhan baru akan berdampak pula pada perkembangan kawasan di sekitarnya. “Pengembangan KEK Bitung sudah sejalan dengan kebijakan tata ruang di semua level. Pada skala mikro, rencana rinci tata ruang disusun agar pengembangan kawasan berjalan sinergis dan terkendali,” ujar Direktur Penataan Kawasan, Agus Sutanto, dalam arahan pembukaan acara Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) di Sekitar KEK Bitung pada hari Kamis, 27 September 2018, di Swiss-belhotel Maleosan Manado. Selain dikenal dengan industri perikanan, Bitung dan Minahasa Utara memiliki keunggulan dalam industri pengolahan kelapa karena memiliki areal perkebunan kelapa yang cukup luas dan banyak masyarakat yang bekerja di sektor industri kelapa. Disampaikan oleh Iman Soedradjat, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, bahwa Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Bitung dan Minahasa Utara telah didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. “Proyek besar seperti Bendungan Kuwil dan Jalan Tol Manado-Bitung menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan Bitung sebagai hub Indonesia di bagian timur,” tambah Iman.

Saat ini, penyusunan rencana rinci tata ruang di sekitar KEK Bitung dalam bentuk RTR KSP ini telah memasuki tahap perumusan konsepsi rencana struktur dan pola ruang. Pembagian ruang kawasan inti didominasi oleh penyediaan kawasan permukiman dan alokasi ruang untuk kawasan industri. “Sedangkan pada kawasan penyangga, kawasan perkebunan yang ada saat ini akan tetap dipertahankan agar tidak beralih fungsi dan mengganggu bahan baku industri KEK Bitung,” terang Aida Eka Putri, Perencana RTR KSP di Sekitar KEK Bitung.

Pada sesi diskusi, beragam masukan dan saran yang dikemukakan oleh peserta forum. Beberapa hal yang menjadi topik diskusi adalah rencana reklamasi pantai serta rencana perluasan kawasan industri di Kecamatan Kema dan Kecamatan Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara. Rencana tersebut untuk mengakomodir kebutuhan lahan pengembangan industri KEK Bitung. Ketua Tim Penyusun, Wikanti Ristya Dewi, menyampaikan bahwa pada saat ini di lokasi rencana perluasan kawasan industri terdapat areal perkebunan, pertanian dan tambak. “Areal-areal tersebut akan tetap dipertahankan dengan pengaturan industri di sekitarnya bukan merupakan industri berat yang dapat mencemari lingkungan,” ungkap Wikanti. Vicky dari Dinas Perhubungan Kota Bitung mengatakan Bitung ke depannya akan dicanangkan sebagai Low Carbon Model Town (LCMT) di mana salah satu syaratnya adalah setiap investor wajib mengalokasikan ruang hijau serta penggunaan bahan bakar emisi rendah seperti gas. Terkait rencana reklamasi pantai, Lurah Girian Bawah, Kader Djumading menyampaikan bahwa pada lokasi rencana reklamasi di bagian selatan KEK Bitung dahulunya adalah lahan milik masyarakat yang terkena abrasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bukti kepemilikan tanah yang sah jika reklamasi akan tetap dilakukan.

Selain dihadiri perwakilan OPD, hankam, swasta dan masyarakat, Konsultasi Publik ini juga mengundang akademisi dari Universitas Sam Ratulangi, yaitu Prof. Charles Keppel, DR. Vecky Masinambouw dan DR. Veronica Kumurur. Para akademisi tersebut banyak memberikan pencerahan yang sangat membantu dalam penyempurnaan rumusan konsepsi rencana yang telah disusun. Pencerahan tersebut antara lain pentingnya memperhatikan kearifan lokal, nilai-nilai setempat dan  kesiapan masyarakat di sekitar KEK, terutama jika dikaitan dengan potensi terbukanya mata pencaharian yang baru. Selain itu, terdapat juga masukan terkait upaya memaksimalkan lahan yang tersedia dengan bangunan vertical serta perlu adanya kajian transportasi intermoda di Kota Bitung sebagai dasar penyusunan rencana struktur ruang (jaringan transportasi).

Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara, Herman Koessoy, serta dihadiri oleh segenap perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perwakilan pengelola KEK Bitung (PT. Membangun Sulut Hebat), PT. Pelindo IV, Kodim 1310/Bitung, Polairud Polda Sulut, serta perwakilan dari kecamatan dan kelurahan/desa yang masuk di dalam kawasan rencana. Sebagai penunjang dari Konsultasi Publik ini turut pula dilakukan uji coba sistem Konsultasi Publik Online dimana penjaringan informasi yang selama ini terbatas hanya dapat dilakukan secara tatap muka,  kini dapat juga dilakukan secara online.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita