DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

7 Oktober 2018

PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI SEBAGAI TOOLS PENGATURAN SEMPADAN PANTAI MENUJU RUANG YANG BERKELANJUTAN

Indonesia memiliki garis pantai 95.181 km yang merupakan terpanjang kedua di dunia. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang bisa diacu oleh semua pihak dalam memanfaatkan ruang sempadan pantai dan dalam mempertahankan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Kawasan sempadan pantai mengalami juga berbagai macam ancaman bencana, baik yang berasal dari darat, juga yang berasal dari laut. Yang secara keseluruhan dapat mengancam kelestaran ekosistem pantai, juga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Kita menjalankan amanat dari UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perpres 51 tahun 2016 tentang Sempadan Pantai yang mengamanatkan langsung Kepada Kementerian Agaria dan Tata Ruang untuk menyiapkan NSPK terkait pengaturan pemanfaatan sempadan pantai. Pedoman ini akan menjadi acuan baik bagi pemerinta pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur pemanfaatan ruang sempadan pantai dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat,” ujar Dwi Hariyawan S, Direktur Pemanfaatan Ruang saat memberikan sambutan dalam pembukaan Focus Group Discussion dalam Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Panti, pada hari Rabu, 3 Oktober 2018 di Kota Padang.

Permasalahan pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini berbeda-beda, tipologi pantai yang sudah dipetakan di sepanjang garis pantai Indonesia itu juga berbeda-beda, sehingga pedoman ini nanti diharapkan dapat membantu semua pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah daerah yang sedang pada tahap revisi rencana tata ruang wilayahnya mengatur kawasan sempadan pantai, lanjut Dwi.

Fatriarman Noer, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yang menjadi salah seorang narasumber pada acara ini menyampaikan pentingnya kota-kota di Indonesia belajar dari sejarah kejadian-kejadian bencana alam khususnya gelombang tsunami yang menimpa kawasan sempadan pantai, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2006 silam dan yang terjadi di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah baru-baru ini. “Kota Padang merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana tsunami yang tertinggi di dunia, oleh karena itu dalam menata ruang khususnya di sempadan pantai, kita harus belajar dari pengalaman kejadian bencana yang lalu, dan bagaimana hidup berdampingan dengan bencana. Poin utama penataan pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai, khususnya di Kota Padang adalah untuk keselamatan masyarakat, pengembangkan ekonomi, dan kelestarian ekosistem secara seimbang. Untuk itu, pedoman ini perlu mengatur ketentuan ruang sempadan dengan sangat detail agar pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang kita harapkan bisa terwujud,  “ kata Fatriarman.

Hanny Wiranegara, yang juga menjadi narasumber menegaskan bahwa pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai didasari pendekatan eko-sosio-lingkungan, artinya memperhatikan keseimbangan pertimbangan sistem ekologi, sistem sosial, dan lingkungan secara bersamaan. “Untuk menjaga keseimbangan eko-sosio-lingkungan tersebut, pedoman ini perlu mengatur hal-hal apa saja yang diperbolehkan, dilarang, serta harus dibatasi dalam memanfaatkan sempadan pantai, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif akibat bencana, melindungi ekosistem pesisir dengan memberikan alokasi ruang untuk memelihara keanekaragaman hayati dan konservasi, juga dengan memberikan ruang bagi aktivitas masyarakat tradisional sepanjang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,”  kata Hanny.

Kasubdit Pedoman Pemanfaatan Ruang, Amelia Novianti menambahkan bahwa untuk mendukung pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang lebih baik, masih diperlukan perangkat insentif dan disinsentif. “Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai sesuai dengan pedoman ini dan rencana tata ruang, dan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya di kawasan sempadan pantai berdasakan pedoman ini dan RTRW, sesuai kewenangan pemerintah. Di samping itu, diperlukan kelembagaan yang mengatur arahan pemberian insentif dan disinsentif lebih lanjut, karena pedoman ini masih memerlukan peraturan teknis yang lebih rinci sesuai kondisi daerah,” tegas Amelia.

“Pedoman ini diharapkan bisa menjadi peraturan yang implementatif, mudah dibaca, dan mudah dipahami, dan jangan sampai terjadi multiinterpretasi oleh pemerintah daerah. Perlu dipahami juga, pedoman ini tidak berdiri sendiri tetapi perlu disiapkan aturan teknis yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan tetap mengakomodir local wisdom,” pungkas Dwi sambil menutup FGD ini.

Turut hadir di acar FGD ini perwakilan dari Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang, dari Kota Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan kota dan kabupaten yang memiliki kawasan sempadan pantai yang perlu diatur dan ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita