DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

25 Oktober 2018

KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha melalui tindak lanjut penandatanganan (MoU). “MoU antara Direktorat Pemanfaatan Ruang dengan kalangan dunia usaha telah diselenggarakan awal tahun 2017 dalam rangka penyepakatan untuk membentuk Forum Peduli Dunia Usaha dalam Pemanfaatan Ruang,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan saat membuka Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di Jakarta (22/10).

Dwi menambahkan, ada tiga stakeholder utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.  Umumnya dunia usaha memanfaatkan ruang untuk kawasan komersial (perdagangan, perkantoran, perumahan), industri, fasilitas dan utilitas. Di tahapan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang masih sering didominasi oleh Pemerintah, dan masyarakat serta dunia usaha sebagai pelaku pembangunan lainnya kurang terlibat secara aktif. “Konsekuensinya RTR yang telah disusun sulit diimplementasikan dan banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” imbuhnya.

Upaya telah dilakukan Direktorat Pemanfaatan Ruang untuk mensinergikan RTR dengan Rencana Pembangunan melalui penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (5 tahunan) dan Jangka Tahunan. Untuk saat ini, sasaran program K/L bersumber dari dana APBN dan ke depannya menyasar pada pembiayaan yang dilakukan oleh dunia usaha. Harapannya penjabaran wacara rencana pelibatan dunia uaha dalam penataan ruang melalui mekanisme Musrenbang Dunia Usaha dapat terealisasi, papar Dwi.

Narasumber dari Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, industri properti memiliki banyak peran strategis. Bentuk peran strategis tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan industri hulu, mendorong pertumbuhan investasi baru, penyediaan rumah rakyat, penyediaan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas lingkungan serta ekonomi lokal. REI selalu menekankan anggota developernya bahwa dalam melaksanakan pembangunan properti maupun sarana prasarananya harus sinergi dengan tata ruang. “Pada tahapan isu teknis implementasi pembangunan properti, harus memperhatikan ketentuan perundangan terkait tata ruang,” kata Hari Ganie.

Di tempat yang sama, Kasi Evaluasi Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Merry Morfosa mengatakan, DKI Jakarta telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas, Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan LSM/Masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Merry, bentuk kemitraannya berupa kerjasama dalam pendataan dan pengkajian terhadap RTR, kerjasama dalam proses penyusunan peraturan perundangan dan pelaporan jika terjadi penyimpangan/pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang.

Ditambahkannya, kondisi yang terjadi di DKI Jakarta, banyak dunia usaha (CSR) menanyakan kepada Pemerintah Provinsi terkait kebutuhan program yang harus diimplementasikan oleh dunia usaha untuk keperluan masyarakat. Pemerintan Provinsi DKI Jakarta menindaklanjutinya melalui program Tanggung Jawab Sosial Dunia Usahayang selanjutnya TSLDU. “Beberapa bentuk TSLDU yaitu pendampingan program konservasi LH dan pemberdayaan masyarakat Marunda Jakarta Utara oleh Yayasan Danamon Peduli dan pembangunan 58 RPTRA di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Merry.(nik)


Sumber : nik

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita