DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

29 Oktober 2018

DISKUSI PENYAMAAN PERSEPSI DALAM RANGKA PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK KEDUA DI KEK BITUNG DAN KEK MOROTAI DILAKUKAN

Konsultasi Publik tahap dua menitikberatkan pada ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi. Ketentuan ini penting dalam rencana rinci karena menjadi dasar bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi juga dinilai salah satu materi yang memiliki dampak langsung dalam keseharian masyarakat. Terkait hal tersebut maka dilakukan penyamaan persepsi finalisasi konsep rencana rinci tata ruang. Direktur Penataan Kawasan, Sufrijadi, dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan harus diperhatikan dalam penyusunan rencana rinci di kedua lokasi ini, terutama mengenai ketentuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. “Sebelum hasil perumusan ketentuan ini dibawa dan disampaikan kepada masyarakat di daerah, kami ingin masukan dan kritisi dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait mengenai rumusan indikasi program dan pengaturan zonasi yang telah disusun oleh Tim Teknis,” ujar Sufrijadi dalam sambutan pembukanya di Jakarta (26/10).

Perencana kawasan di sekitar KEK Bitung, Aida Eka Putri, menyampaikan bahwa indikasi program utama sudah dirinci dengan menyertakan lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana serta waktu dan tahapan pelaksanaan. Dalam diskusi ini juga dilakukan klarifikasi ke stakeholder di daerah terkait isu strategis, yaitu di antaranya mengenai alternatif lokasi perluasan International Hub Port Bitung dan rencana pembangunan jembatan dan bandara di Pulau Lembeh. Perwakilan dari Dinas Perumahan dan Permukiman kota Bitung, Hendri menanggapi dengan menyebut bahwa perluasan IHP di sekitar pelabuhan eksisting dan mengarah juga ke Pulau Lembeh. Mengenai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, Hendri menyebut bahwa areal pengembangan di Kota Bitung sudah sangat terbatas hanya sekitar 40% dari luas wilayah. “Jumlah lantai perumahan kepadatan tinggi kalau bisa ditambah terutama untuk rumah susun mengingat Bitung memang akan dikembangkan pembangunan vertikal,” usul Hendri.

Soemitro dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara mengatakan rencana pembangunan jembatan dan bandara di Pulau Lembeh merupakan kebijakan provinsi dan belum dinaikkan ke Pemerintah Pusat karena masih dalam tahap kajian kelayakan. “Walau demikian, rencana pembangunan jembatan dan bandara ini mohon bisa digambarkan di dalam konsep rencana rinci yang sedang disusun,” kata Soemitro.

Senada dengan penyusunan rencana rinci di sekitar KEK Bitung, konsep rencana rinci di sekitar KEK Morotai juga telah memasuki tahap rumusan indikasi program dan rencana zonasi. Ketua Tim Perencana, Garika Pristiwati menjelaskan permukiman di sempadan pantai dan status Morotai sebagai pulau terluar di Indonesia menjadi perhatian khusus dalam perumusan ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan rencana. Sempadan pantai sudah seharusnya dibatasi dari pembangunan terutama untuk kepentingan privat. “Namun untuk menghindari konflik sosial karena sudah mengakarnya karakteristik budaya lokal, maka keberadaan permukiman di sempadan pantai dapat dipertahankan dengan terbatas dan persyaratan tertentu,” jelas Garika. Tetapi dalam hal pembangunan perumahan nelayan baru ke depannya tidak diperkenankan.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kartika, mengingatkan bahwa Morotai merupakan kawasan perbatasan negara di mana Pemerintah akan mengembangkan kegiatan pertahanan dan keamanan di sana. “Zona hankam telah diakomodasi dalam penyusunan rencana rinci di dalam kawasan bandara dan sekitarnya yang dipertimbangkan penerapan overlay zoning dengan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP),” tanggap Garika.

Acara diskusi persiapan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pariwisata, serta perwakilan dari PT. Jababeka Morotai selaku pengelola KEK Morotai. Pelaksanaan KP II dalam rangka penyusunan materi teknis rencana rinci tata ruang di sekitar KEK Bitung dan KEK Morotai berturut-turut direncanakan pada minggu pertama dan kedua bulan November 2018 di Kota Manado dan Kabupaten Morotai.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita