DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 November 2018

SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG UNTUK PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Jakarta – Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang telah lama menyadari bahwa mitigasi bencana menjadi hal mutlak yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana tata ruang  karena letak geografis Indonesia yang berada dalam lingkaran ring of fire. Hal ini ditegaskan kembali oleh  Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Budi Suryanto, dalam pembukaan acara “Sosialisasi dan Dialog Pentingnya Sistem Informasi Penataan Ruang terhadap Pengurangan Resiko Bencana” yang dlaksanakan di Hotel Century Jakarta (06/11). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2018.    

“Sistem informasi Penataan Ruang sangat penting terhadap upaya pengurangan resiko bencana. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN telah menyediakan sistem informasi penataan ruang yang didalamnya memuat asppek mitigasi bencana. Dengan pendekatan digital ini, diharapkan ada feedback dari masyarakat sebagai bentuk perwujudan keterbukaan informasi.” Ujar Budi.

Sebagai perwujudan pemanfaatan sistem informasi penataan ruang, Ditjen Tata Ruang membuat inovasi dalam bentuk sistem informasi penataan ruang yaitu Sitarunas (Sistem Informasi Tata Ruang Nasional) dan GISTaru (Geographic Information System Tata Ruang). Pada kanal aplikasi GISTaru, masyarakat  dapat mengakses RTROnline (Rencana Tata Ruang Online). Sementara aplikasi lainnya yang juga tengah dikembangkan adalah RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Interaktif.  

Data yang ada pada kanal aplikasi GISTaru dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh Kementerian dan Lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Sistem ini juga sudah dimanfaatkan oleh OSS yang dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga dapat terhubung langsung dengan perizinan lokasi pembangunan.

Dewasa ini, Ditjen Tata Ruang memiliki terobosan-terobosan untuk mencari cara agar dokumen – dokumen perencanaan tata ruang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Melalui Sitarunas, dokumen-dokumen tata ruang menjadi lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat lebih memperhatikan rencana tata ruang skala nasional. Harapannya, masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dengan perencana di Ditjen Tata Ruang.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Reny Windyawati, selaku Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, terungkap bahwa pengurangan resiko bencana bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas substansi dan kontrol implementasi tata ruang. Reny berharap, nantinya rencana tata ruang daerah akan memasukkan aspek mitigasi bencana dalam  peraturan zonasi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Kepedulian terhadap potensi bencana alam, harus dilakukan dengan perencanaan yang menyeluruh, mitigasi bencana harus benar-benar ada didalam Rencana Tata Ruang (RTR). Jika tidak memuat mitigasi bencana lebih baik tidak memberikan Persetujuan Substansi (Persub) dahulu sebelum dilengkapi” tukas Direktur Penataan Kawasan, Sufrijadi.

Utamanya pada rencana struktur ruang harus mempertimbangkan Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sebab, dalam struktur ruang tertera juga sistem jaringan transportasi, sumber daya air, dsb. Saat ini, sedang disusun pedoman penyusunan RTR Kawasan Rawan Bencana (KRB). Jalur evalusi atau  mitigasi yang dimuat di dalam jaringan transportasi sangat penting dalam penyusunan RTR KRB. Nantinya, untuk Kawasan Rawan Bencana yang potensinya tinggi, akan dijadikan Kawasan lindung.

Peran tata ruang dalam siklus bencana alam yang terjadi di Indonesia diantaranya berperan mencegah, mengatur ruang, dan penegakan tata ruang serta mitigasi bencana. Ditjen Tata Ruang akan terus mencari solusi dan inovasi dalam perencanaan tata ruang dalam pembangunan baik skala nasional maupun detail untuk memasukkan aspek kebencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita