DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4 November 2018

PENGALAMAN DAERAH PERKAYA MUATAN PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Penyempurnaan pedoman perencanaan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana saat ini telah memasuki tahap akhir. Dalam rangka memperkaya substansi agar pedoman dapat lebih implementatif maka dilakukan diskusi untuk menggali pengalaman daerah dalam menyusun tata ruang berbasis aspek kebencanaan.  “Pedoman dapat menjadi acuan dalam rangka meningkatkan kualitas produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis kebencanaan”, ujar Galuh A. Niracanti, Kasubdit Perencanaan dan Kemitraan, Subdit Penataan Kawasan dalam sambutan pembukanya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Platform Penataan Kawasan Rawan Bencana (1/1).

Ngakan Putu.dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali mengemukakan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang di Provinsi Bali, aspek mitigasi bencana yang berupa pengaturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang, kebijakan pengembangan prasarana mitigasi bencana, arahan ruang evakuasi, dan jalur evakuasi bencana sudah disesuakan dengan karakter bencananya dan sudah dimasukkan dalam penyusunan RTRW Provinsi Bali yang saat ini telah masuk dalam tahap revisi.

Pedoman perencanaan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana didalamnya telah mengatur hal-hal dalam proses penyusunan rencana tata ruang baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan ruang, maupun pengendalian tata ruang untuk rencana tata ruang makro (RTRW Prov/Kab/Kota) dan Rencana Detail Tata Ruang. Aspek yang diatur dalam pedoman masih berdasarkan perundangan yang ada dan juga kajian teknis. “Berdasarkan pengalaman Kab. Karangasem dalam menangani bencana gunung api di Gunung Agung, maka kebijakan dalam tata ruang seharusnya juga dapat mempertimbangkan aspek local wisdom di masyarakat karena tidak semua masyarakat paham tentang aspek kebencanaan, sehingga ketika daerah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tinggi diatur sebagai kawasan lindung, maka sebagian besar masyarakat akan menolak untuk direlokasi atau dibatasi aktivitasnya” ujar I.K. Sedana Merta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem.

Supriyati Andreastuti dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa dahulu penanggulangan bencana bersifat kuratif namun saat ini   penanggulangan bencana menekankan pada upaya kesiapsiagaan. Tata ruang  merupakan salah satu implementasi mitigasi yang efektif dalam penanggulangan bencana. “Dalam penyusunan rencana tata ruang di kawasan sekitar gunung api, perlu mempertimbangkan karakteristiknya yang mencakup jenis bahaya, jangkauan, dan kepadatan penduduk sehingga dapat meminimalisasi risiko bencana yang akan muncul” ujar Supriyati lebih lanjut.

Perbedaan jenis bencana juga menimbulkan implikasi penanganan yang berbeda. Windu Partono selaku pakar gempa bumi dari Universitas Diponegoro terkait perlunya memperhatikan karakteristik bencana gempa bumi dalam menyusun rekomendasi tata ruang seperti dalam penetapan sempadan sesar yang juga harus memperhatikan dan memahami jenis dan karakter sesar. “Sempadan sesar dapat diterapkan untuk sesar yang berjenis Strike Fault seperti yang ada di sesar Palu-Koro, namun untuk sesar naik yang ada di Lombok akan sulit untuk ditentukan sempadan sesarnya”, jelas Windu lebih lanjut.

Pengalaman penyusunan rencana tata ruang yang berbasis aspek kebencanaan kali ini akan disampaikan oleh narasumber yang daerahnya memiliki potensi bencana seperti Kab. Pacitan (gempa bumi dan tsunami). Tulus Widaryanto dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan mengemukakan bahwa rencana tata ruang harus didukung oleh kebijakan dari sektor lainnya, khususnya untuk memperkuat aspek kebencanaan, yang dapat berupa perda penanggulangan bencana dan perda bangunan gedung yang juga harus memperhatikan aspek kebencanaan dan tata ruang. Masukan pengalaman dari daerah diharapkan akan memperkaya muatan pedoman yang akan segera difinalisasi.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita