DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

28 Oktober 2018

DISKUSI PAKAR: TEKNIK PENYUSUNAN INDIKASI PROGRAM DAN PERATURAN ZONASI DI SEKITAR KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu instrumen pemberian izin terkait pemanfaatan ruang, oleh karena itu kualitasnya perlu diperhatikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas RDTR khususnya di kawasan sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) /Kawasan Industri (KI), Direktorat Penataan Kawasan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyelenggarakan diskusi pakar untuk memperdalam wawasan terkait teknik penyusunan indikasi program dan peraturan zonasi di sekitar kawasan strategis ekonomi pada hari Senin, 22 Oktober 2018 di Jakarta. Indikasi program dan peraturan zonasi merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan RDTR karena akan menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi semua sektor. “Rencana rinci tata ruang yang baik dapat dilihat dari bagaimana dokumen tersebut benar-benar menjadi rujukan penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang,” ujar Direktur Penataan Kawasan, Sufrijadi dalam arahan sambutannya.

Ketua Tim Perencana Tata Ruang Rinci di Sekitar KEK Morotai, Garika Pristiwati menjelaskan lebih lanjut bahwa perumusan tujuan dan sasaran mempertimbangkan azas keterpaduan dan keberlanjutan. “Rencana perwujudan struktur dan pola ruang melihat kebutuhan pengembangan perekonomian dan pertumbuhan penduduk maupun tenaga kerja ke depannya”, Ujar Garika. Diskusi pakar ini mengundang akademisi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu Sugiyantoro, Ph.D. dan Dr. Petrus Natalivan. Dalam pemaparannya, Sugiyantoro menyampaikan bahwa keberhasilan perumusan indikasi program utama diawali dengan pemahaman terhadap visi pengembangan kawasan. Hal tersebut untuk membatasi seberapa jauh perumusan indikasi program dapat dilakukan. “Dalam konteks kawasan di sekitar kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Industri, maka visi pengembangan kawasan harus terkait dengan visi pengembangan KEK/KI itu sendiri,” kata Sugiyantoro. Setelah memperhatikan arah pengembangan dan proses bisnisnya, kunci keberhasilan pembangunan kawasan adalah pemahaman terhadap komponen rencana struktur dan pola ruang, kerangka waktu pencapaian dan sumber pembiayaan, serta aspek pengelolaan dan kelembagaan.

Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi diantaranya yaitu penerapan Peraturan Zonasi pada permukiman nelayan yang telah lama berada di sempadan pantai. Menanggapi pertanyaan tersebut, Petrus Natalivan menyebutkan bahwa pada kasus terdapat permukiman nelayan yang berada di dalam sempadan pantai,diupayakan untuk direlokasi ke kawasan yang sesuai peruntukannya atau tetap dipertahankan sepanjang tidak merusak atau mengganggu lingkungan. Sempadan pantai maupun sungai seyogyanya tidak diperkenankan ada bangunan privat namun boleh dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas publik dengan tetap menjaga fungsi lindung dan memenuhi persyaratan tertentu.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita