DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

16 Desember 2018

PETA ZONA RUANG RAWAN BENCANA MENJADI ARAHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SULAWESI TENGAH

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang bekerjasama dengan Badan Geologi-Kemen. ESDM, BNPB, BMKG, Kemen. PUPR, Kemen. PPN/BAPPENAS telah berhasil menyepakati Rekomendasi Arahan Tata Ruang Pascabencana Sulawesi Tengah berdasarkan peta Zona Ruang Rawan Bencana (ZRB) dan arahan spasialnya.

Peta zona ruang rawan bencana merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berbasis mitigasi bencana/Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sehingga dalam implementasinya, peta zona ruang rawan bencana tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana dan penyusunan revisi tata ruang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR khususnya di kawasan relokasi dengan mempertimbangkan klasifikasi zona dan arahan spasial pascabencana, yang terdiri atas ZRB 4 sebagai zona terlarang, ZRB 3 sebagai zona terbatas, ZRB 2 sebagai zona bersyarat, dan ZRB 1 sebagai zona pengembang.

Arahan spasial pascabencana ZRB 4 adalah tidak diperbolehkan pembangunan kembali dan pembangunan baru. Pemanfaatan ruang pada ZRB 4 diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung, RTH, dan monumen. Dengan begitu unit hunian pada zona ini direkomendasikan untuk segera direlokasi.  Arahan spasial pascabencana ZRB 3 tidak diperbolehkan pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (sesuai SNI 1726), antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi. Pembangunan kembali hunian juga perlu diperkuat sesuai standar SNI 1726. Pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan likuifaksi sangat tinggi maupun rawan gerakan  tanah tinggi, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budidaya non-terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan). Arahan spasial pascabencana ZRB 2 yaitu diperbolehkan pembangunan baru sesuai dengan standar SNI 1726. Pada zona rawan tsunami dan rawan banjir, bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencananya dan intensitas pemanfaatan ruang rendah. Sedangkan arahan spasial pascabencana ZRB 1 yaitu pembangunan baru harus mengikuti standar SNI 1726 dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah-sedang. Sebagai tindak lanjut dari arahan spasial pasca bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya mulai mengidentifikasi permukiman yang harus direlokasi sesuai arahan ZRB 4, termasuk pada kawasan yang berdasarkan kejadian bencana September 2018, bukan kawasan terdampak langsung.

Peta zona ruang rawan bencana dan arahan spasial pascabencana telah disampaikan oleh Reny Windyawati, ST, M.Sc., Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah mewakili Direktorat Jenderal Tata Ruang-Kemen. Agraria dan Tata Ruang/BPN  pada saat menjadi narasumber dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada 14 Desember 2018 di Kementerian PPN/BAPPENAS.  

“Peta ini merupakan hasil bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan BAPPENAS, BIG, Kementerian PUPERA, dan BMKG yang dapat menjadi acuan untuk revisi RTRW dan penyusunan RDTR. Dengan harapan kedepannya, kerjasama ini dapat berlanjut untuk daerah-daerah lain” Kata Reny dalam konsultasi publik tersebut.

Reny menambahkan bahwa penyusunan peta zona ruang rawan bencana ini telah menggunakan sumber data terbaik yang ada pada saat ini, walaupun data tersebut bukanlah data yang ideal. Apabila dikemudian hari terdapat data yang lebih detail, maka pada saat penyusunan revisi tata ruang RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan RTR tersebut.

Konsultasi publik yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dimoderatori adalah Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP selaku Direktur Tata Ruang dan pertanahan-Kemen. PPN/BAPPENAS. Dengan narasumber selain dari Kemen. ATR/BPN, yaitu Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Sulwesi Tengah; Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP selaku Ketua Pokja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat; dan Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah-Kemen. PUPR.


Sumber : admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita