DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

16 Januari 2019

Penguatan Mitigasi Bencana dan Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Kejadian bencana yang terjadi belakangan ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa perlunya upaya yang intensif untuk penanganan bencana melalui mitigasi dan pengurangan resiko bencana (PRB). Penataan Ruang sangat berperan dalam upaya penanganan bencana dengan mengintegrasikan strategi PRB dan mitigasi kedalam kebijakan perencanaan dalam Rencana Tata Ruang, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, dalam acara Semiloka dan Focus Group Discussion (FGD) Pengenalan dan Kajian Awal Konvergensi API (Adaptasi Perubahan Iklim) dan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dalam Kebijakan dan Perencanaan PKN PALAPA tanggal 16 Januari 2019 di Padang, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Prov. Sumatera Barat bekerjasama dengan LPPM-ITB. Semilokasi ini diselenggarakan untuk strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) agar dapat meningkatkan ketahanan pusat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota pesisir yang beraglomerasi khususnya kota di Provinsi Sumatera Barat yakni PKN PALAPA (Padang-Lubuk Alung-Pariaman).

 

Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno dalam pembukaan acara tersebut menyampaikan bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang lengkap potensi bencana atau  supermarket bencana, yaitu Tsunami, Gempa, Gunung Berapi, dan Megathrust, perlu meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan yang nantinya diintegrasikan ke dalam kebijakan Tata Ruang.

 

Pada kesempatan ini Dirjen Tata Ruang juga menyampaikan peran utama Ditjen Tata Ruang dalam pengarusutamaan aspek kebencanaan, dimana di dalam Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 hal ini merupakan bagian dari Penyelenggaraan Penataan Ruang khususnya di dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian. Di dalam Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 tentang RTRWN bahwa PALAPA merupakan Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sumatera Barat, dimana pengembangannya diarahkan kepada kota-kota tangguh terhadap bencana karena secara geografis wilayah PKN PALAPA berada pada kawasan Pesisir Barat di Provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat zona subduksi atau tumpukan aktif lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang menyebabkan tingginya aktifitas  kegempaan yang dapat berpotensi Tsunami di wilayah Pantai Barat Sumatera.

 

Saat ini ketiga pemerintah daerah tersebut sedang melakukan revisi Rencana Tata Ruang, sehingga merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui penguatan aspek mitigasi bencana yang diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang, seperti yang sudah dilakukan di Palu, Merapi-DIY, Sinabung-Karo, Pacitan, Garut, Pangandaran, Banjarnegara, Pidie, Pidie Jaya dan lain-lain. Mitigasi bencana juga menjadi aspek penting yang akan dievaluasi dan dikawal Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam proses persetujuan substansi rencana tata ruang.

 

Provinsi Sumatera Barat sendiri merupakan provnsi yang sudah sadar bencana, dan memiliki visi untuk mjadi kota-kota di Sumatera Barat sebagai kota tangguh bencana. Salah satu contoh yang sudah dijalankan adalah  dengan menggunakan sistem “seismic base isolation bearing” yaitu suatu sistem yang fleksibel dimana kekakuan bangunan diisolasi dari pondasi di atas tanah sehingga mengurangi aliran “shock” dari gempa ke bangunan di atasnya, contohnya Hotel Ibis Padang.


Sumber : Admin

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita