DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Index Berita Penataan Ruang
Halaman 2 dari 649

7 Oktober 2018 | Pemanfaatan

PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI SEBAGAI TOOLS PENGATURAN SEMPADAN PANTAI MENUJU RUANG YANG BERKELANJUTAN

Indonesia memiliki garis pantai 95.181 km yang merupakan terpanjang kedua di dunia. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang bisa diacu oleh semua pihak dalam memanfaatkan ruang sempadan pantai dan dal ...

4 Oktober 2018 | Penataan Kawasan

ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN DASAR SINERGI KAWASAN DI SEKITAR KEK BITUNG

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan salah satu dari enam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan berbagai proyek pembangunan ini menyebabkan tingginya dinamika ekonomi kawasan sehingga perlu segera disiapkan rencana rinci tata ruangnya. KEK Bitun ...

26 September 2018 | Penataan Kawasan

KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENCANA RINCI DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MOROWALI MENEKANKAN PENTINGNYA ASPEK KEBERLANJUTAN

 

 

Kawasan Industri (KI) Morowali merupakan kawasan strategis berbasis pengolahan nikel yang tumbuh sangat pesat di Sulawesi Tengah. Pertumbuhan KI Morowali ini diikuti dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, baik dari penduduk setempat maupun pendatang. Jumlah ten ...

24 September 2018 | Pemanfaatan

DUKUNGAN KETERSEDIAAN BASIS DATA UNTUK KEMUDAHAN AKSESIBILITAS PETA RTRW

Salah satu kendala dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah masih adanya ketidakseragaman penyusunan basis data sehingga mengakibatkan kebingungan diantara para penggunanya (user peta) dalam proses integrasi peta rencana tata ruang, termasuk Pemerintah Daerah. Hal terse ...

20 September 2018 | Siaran Pers

TEROBOSAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS RENCANA TATA RUANG MENJADI PERHATIAN

Perizinan satu pintu secara elektronik (Online Single Submission/ OSS) adalah salah satu upaya reformasi perizinan dengan menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih terintegrasi. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelaya ...