DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Index Berita Penataan Ruang
Halaman 2 dari 650

29 Oktober 2018 | Penataan Kawasan

DISKUSI PENYAMAAN PERSEPSI DALAM RANGKA PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK KEDUA DI KEK BITUNG DAN KEK MOROTAI DILAKUKAN

Konsultasi Publik tahap dua menitikberatkan pada ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi. Ketentuan ini penting dalam rencana rinci karena menjadi dasar bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi juga dinilai salah satu materi yang memiliki dampak langsun ...

28 Oktober 2018 | Penataan Kawasan

DISKUSI PAKAR: TEKNIK PENYUSUNAN INDIKASI PROGRAM DAN PERATURAN ZONASI DI SEKITAR KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu instrumen pemberian izin terkait pemanfaatan ruang, oleh karena itu kualitasnya perlu diperhatikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas RDTR khususnya di kawasan sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) /Kawasan Industri (KI), Direktorat Penataan K ...

25 Oktober 2018 | Pemanfaatan

KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha melalui tindak lanjut penandatanganan (MoU). “MoU antara Direktorat Pemanfaatan Ruang dengan kalangan dunia usaha telah diselenggarakan awal tahun 2017 dalam rangka penyepakatan untuk membentuk Forum ...

14 Oktober 2018 | Pemanfaatan

PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA BELUM MENGACU RENCANA TATA RUANG

Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga sektoral seringkali perencanaannya dilakukan tanpa mengacu pada Rencana Tata Ruang. Hal tersebut menyebabkan pembangunan di Indonesia tidak efisien, misalnya kasus pembangunan pelabuhan yang tidak didukung dengan pembangunan jalan penghubung. Demikian disa ...

7 Oktober 2018 | Pemanfaatan

PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI SEBAGAI TOOLS PENGATURAN SEMPADAN PANTAI MENUJU RUANG YANG BERKELANJUTAN

Indonesia memiliki garis pantai 95.181 km yang merupakan terpanjang kedua di dunia. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang bisa diacu oleh semua pihak dalam memanfaatkan ruang sempadan pantai dan dal ...