DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Index Berita Penataan Ruang
Halaman 4 dari 650

9 September 2018 | Penataan Kawasan

SINERGI PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENGUATAN MATERI KONSULTASI PUBLIK DI KEK BITUNG DAN KEK MOROTAI DILAKUKAN

Di dalam perencanaan tata ruang, hal yang sangat signifikan untuk diperhatikan adalah aspirasi dari para pemangku kepentingan. Pada skala mikro atau kawasan, terlebih ketika perencanaan sudah memiliki tema yang jelas, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan tepat dengan s ...

2 September 2018 | Penataan Kawasan

ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI PENENTU KUALITAS PERENCANAAN TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKEI

Salah satu proses penting dalam penyusunan materi teknis rencana tata ruang adalah konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan konsep rencana tata ruang yang telah dirumuskan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkualitas adal ...

19 Agustus 2018 | Pemanfaatan

AKSELERASI PEMANFAATAN RUANG PKSN NUNUKAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) merupakan pintu gerbang penghubung Negara Indonesia dengan negara tetangga yang memberikan first impression tentang NKRI. PKSN merupakan wujud dari sistem perkotaan nasional, dalam pengembangannya, suatu kota tidak dapat terlepas dari pengembangan ...

11 Agustus 2018 | Pemanfaatan

KELEMBAGAAN KSN PERBATASAN NEGARA UNTUK CIPTAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG EFEKTIF

Indonesia tercatat memiliki sembilan kawasan perbatasan negara baik darat maupun laut yang tersebar dari ujung timur sampai ujung barat. Dari sembilan kawasan perbatasan negara ini sudah ada enam kawasan perbatasan yang telah terbit Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan ...

9 Agustus 2018 | Penataan Kawasan

PENGUATAN ASPEK KEMUDAHAN PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DALAM PEDOMAN KAWASAN RAWAN BENCANA DIDORONG

Pedoman merupakan salah satu bentuk norma yang akan diacu oleh banyak pihak. Oleh karena itu setiap pedoman yang disusun perlu mempertimbangkan aspek kemudahan pemahaman  dan implementasi. Untuk itu perlu diidentifikasi bagian-bagian pedoman yang masih memerlukan penguatan. “Tujuan uta ...